Membangun Masyarakat yang Berimbang dalam Perspektif Al-Qur'an. Kajian Tematik ramadhan. STIES GASANTARA INDONESIA Oleh : Prof. Dr. H.Suparman Kholil. MSc PENGANTAR Keadilan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang seringkali menjadi perdebatan hangat di tengah masyarakat. Pertanyaan tentang sejauh mana Islam menjunjung tinggi keadilan dalam ranah politik, ekonomi, pendidikan, dan hukum masih terus mengemuka, terutama ketika dikaitkan dengan realitas sosial di negara-negara Muslim . Tulisan ini bertujuan mengkaji konsep keadilan sosial dalam Islam secara komprehensif berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis yang mu'tabar, serta kaidah-kaidah ushul fiqh yang relevan. A. DEFINISI DAN KONSEP DASAR KEADILAN SOSIAL Keadilan sosial dapat dipahami sebagai realitas sosial di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan nyata untuk tumbuh dan mengembangkan kemampuan dasarnya. Dalam masyarakat yang berkeadilan sosial, tidak terdapat kesenjangan yang sangat mencolok dalam pendidikan, ekonomi, akses politik, dan layanan kesehatan. Dengan kata sederhana, masyarakat yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang di dalamnya tidak terdapat ketimpangan struktural yang menyebabkan sebagian warga terpinggirkan . Islam memandang keadilan bukan sekadar nilai etika, melainkan perintah ilahi yang harus diwujudkan dalam kehidupan nyata. Keadilan dalam perspektif Islam mencakup tiga dimensi penting: pertama, persamaan sosial seperti persamaan di depan hukum; kedua, keseimbangan sebagai asas alam dan sosial; dan ketiga, tidak adanya kezaliman sosial dengan memberikan hak kepada pemiliknya secara proporsional . B. LANDASAN AL-QUR'AN TENTANG KEADILAN SOSIAL Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat banyak ayat yang memerintahkan penegakan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Ayat-ayat tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori: 1. Keadilan sebagai Perintah Universal Salah satu ayat yang paling komprehensif berbicara tentang keadilan adalah Surah An-Nahl ayat 90: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Ayat ini menempatkan keadilan (al-'adl) sebagai perintah pertama yang disebutkan, menunjukkan urgensinya dalam membangun tatanan sosial. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa keadilan dalam ayat ini bersifat komprehensif, mencakup keadilan kepada Allah, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri . 2. Keadilan Tanpa Diskriminasi Surah An-Nisa ayat 135 memberikan penegasan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang status sosial dan hubungan personal: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ... "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu..." Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan harus ditegakkan meskipun konsekuensinya memberatkan diri sendiri atau keluarga. Tidak ada hubungan emosional, ikatan darah, atau harapan keuntungan yang boleh mengalahkan prinsip keadilan . 3. Keadilan kepada Semua Termasuk yang Tidak Disukai Surah Al-Maidah ayat 8 memperluas cakupan keadilan hingga kepada pihak yang mungkin kita benci: ...وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ... "...Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa..." Tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa ayat ini memberi tuntunan agar umat Islam berlaku adil tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi juga kepada siapa saja, walaupun kepada orang-orang yang tidak disukai . 4. Keadilan Distribusi Ekonomi Dalam ranah ekonomi, Al-Qur'an secara tegas mengatur agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya. Surah Al-Hasyr ayat 7 menyatakan: ...كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ... "...agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu..." Ayat ini menjadi landasan filosofis bagi instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang bertujuan menciptakan keadilan distributif. Zakat, berdasarkan ayat ini, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan dan menciptakan sirkulasi ekonomi yang sehat . C. HADIS-HADIS TENTANG KEADILAN SOSIAL Sunnah Nabi Muhammad SAW memperkuat dan memperjelas perintah Al-Qur'an tentang keadilan sosial. Beberapa hadis mu'tabar yang relevan antara lain: 1. Kedudukan Mulia Pemimpin yang Adil Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَٰنِ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا "Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya di sebelah kanan Ar-Rahman. Dan kedua tangan Allah adalah kanan. Yaitu mereka yang adil dalam hukum, kepada keluarga, dan terhadap apa yang dipimpinnya." (HR. Muslim, no. 1827) Hadis ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan dalam lingkup kepemimpinan yang berjenjang, mulai dari level terkecil seperti keluarga hingga level terbesar seperti negara. Para pemimpin yang adil akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah . 2. Ancaman bagi Pemimpin yang Korup Dalam hadis lain, Rasulullah SAW memberikan peringatan keras: عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ "Tidaklah seorang hamba yang diberi kepercayaan oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah mengharamkan surga baginya." (HR. Muslim, no. 380) Hadis ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar anjuran moral, melainkan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketidakadilan dan korupsi dalam kepemimpinan termasuk dosa besar yang dapat menghalangi pelakunya dari surga . 3. Kewajiban Membantu yang Terzalimi dan Mencegah Kezaliman Rasulullah SAW juga mengajarkan konsep keadilan yang aktif dan partisipatif: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا... قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَصَرْتُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ "Tolonglah saudaramu baik ketika berbuat zalim atau dizalimi." Para sahabat bertanya: "Kami menolongnya ketika dizalimi, lalu bagaimana kami menolongnya ketika dia berbuat zalim?" Beliau menjawab: "Kamu cegah dia (dari kezalimannya), sesungguhnya itu adalah pertolongan baginya." (HR. Bukhari, no. 2443) Hadis ini mengajarkan bahwa menegakkan keadilan bukan hanya membantu korban kezaliman, tetapi juga mencegah pelaku kezaliman agar tidak terus berada dalam kesesatan. Mencegah kemungkaran adalah bentuk pertolongan kepada pelaku kezaliman itu sendiri . D. PERSPEKTIF USHUL FIQH TENTANG KEADILAN SOSIAL Ushul fiqh sebagai metodologi penetapan hukum Islam memberikan kerangka konseptual yang kuat untuk memahami dan mengimplementasikan keadilan sosial. 1. Keadilan sebagai Maqasid al-Syari'ah (Tujuan Pokok Syariat) Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqasid al-syari'ah (tujuan-tujuan syariat) mencakup perlindungan terhadap lima hal pokok: agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Kelima tujuan ini tidak akan terwujud tanpa keadilan sosial . Dalam kerangka maqasid, keadilan sosial bukan sekadar nilai tambah, melainkan prasyarat bagi terwujudnya kemaslahatan umat. Ketidakadilan akan menyebabkan terganggunya perlindungan terhadap lima hal pokok tersebut. Kemiskinan (ketidakadilan ekonomi) misalnya, dapat mengancam jiwa, akal, dan agama seseorang . Pendekatan maqasid yang dikembangkan oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda menekankan bahwa hukum Islam harus dijalankan dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan rahmat secara seimbang. Keadilan dan rahmat saling melengkapi, tidak dapat dipisahkan dalam implementasi syariat . 2. Kaidah Fiqh tentang Keadilan Beberapa kaidah ushul fiqh yang relevan dengan keadilan sosial antara lain: التَّصَرُّفُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ "Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan." Kaidah ini memberikan landasan bahwa setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, bukan kepentingan kelompok atau pribadi. Pemerintah wajib memastikan bahwa kebijakannya mewujudkan keadilan sosial dan tidak menimbulkan ketimpangan . Kaidah lain yang tak kalah penting: دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan." Dalam konteks keadilan sosial, kaidah ini mengajarkan bahwa menghilangkan ketidakadilan dan kemiskinan (mafsadah) harus diprioritaskan daripada sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi yang belum tentu merata (maslahah) . 3. Ijtihad Sosial (al-Ijtihad al-Ijtima'i) Perkembangan ushul fiqh kontemporer mengenal konsep al-ijtihad al-ijtima'i yaitu proses penggalian hukum terhadap problem-problem sosial kemasyarakatan dengan menggunakan metode berpikir yang berorientasi pada pencapaian kemaslahatan umum dan keadilan . Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam merespons secara dinamis terhadap persoalan-persoalan keadilan sosial yang terus berkembang. E. IMPLEMENTASI KEADILAN SOSIAL DALAM KEBIJAKAN PUBLIK Berdasarkan landasan Al-Qur'an, hadis, dan ushul fiqh di atas, keadilan sosial dalam Islam harus diimplementasikan dalam berbagai ranah kebijakan publik: 1. Jaminan Sosial dan Distribusi Kekayaan Islam mewajibkan negara untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara. Instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf harus dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal negara untuk memastikan tidak ada warga yang kelaparan, telanjang, atau tidak memiliki tempat berteduh . Jika zakat dan sumbangan sukarela belum mencukupi, pemerintah berwenang mengenakan pajak progresif kepada warga mampu untuk menutup kebutuhan kaum miskin. Ini sejalan dengan kaidah fiqh bahwa imam (pemerintah) dapat memaksa warga kaya untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin jika mekanisme sukarela tidak mencukupi . 2. Keadilan di Hadapan Hukum Setiap warga negara, tanpa memandang status sosial, kekayaan, atau keyakinan, berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 135 yang memerintahkan penegakan keadilan meskipun memberatkan diri sendiri atau keluarga . 3. Akses Publik yang Setara Keadilan sosial meniscayakan adanya akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Negara berkewajiban menghilangkan hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan sebagian warga terpinggirkan dari akses tersebut . PENUTUP Keadilan sosial dalam Islam bukanlah konsep asing atau sekadar pinjaman dari ideologi Barat. Al-Qur'an dan hadis memuat perintah yang sangat kuat dan rinci tentang penegakan keadilan dalam seluruh aspek kehidupan. Ushul fiqh sebagai metodologi memberikan kerangka untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan tersebut dalam kebijakan publik yang kontekstual. Tantangan saat ini adalah bagaimana menerjemahkan nilai-nilai luhur tersebut ke dalam kebijakan nyata yang mampu mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Diperlukan keberanian politik dan pemahaman keagamaan yang komprehensif agar keadilan sosial tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat. Semoga tulisan ini memberikan kontribusi bagi upaya bersama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam naungan ridha Allah SWT. Wallahu a'lam bish-shawab. DAFTAR PUSTAKA Al-Qur'an al-Karim Abdul Kodir, Faqihuddin. Qira'ah Mubadalah. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019. Kamil, Sukron. "Wakaf untuk Keadilan Sosial: Antara Teori dan Praktik." Jurnal BWI, 2011. Nur Ali, Muhammad. "Perbuatan dan Tanggungjawab Hukum dalam Konsep Ushul Fiqh." Istinbath: Jurnal Hukum, 2015. Yaqin, Fajar Ainul. "Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90 Perspektif Maqasid al-Syari'ah Jasser Auda." Skripsi UIN Walisongo, 2023. Yusdani. "Usul Fikih dalam Hukum Islam Progresif." Madania: Jurnal Kajian Keislaman, 2015. Haturnuhun, mudah-mudahan bermanfaat.
